 |
| Jember Ingin Berlari, Tapi Haruskah dengan Utang? |
Warga biasa.
Ada satu hal yang belakangan ini menurut saya perlu diperhatikan serius oleh masyarakat Jember.
Bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan politik di DPRD.
Bukan pula soal apakah pemerintah boleh berutang atau tidak.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Apakah Jember sudah cukup kuat secara fiskal untuk mempercepat pembangunan dengan utang?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan setelah Pemerintah Kabupaten Jember merencanakan pinjaman daerah sekitar Rp786,57 miliar untuk pembiayaan APBD 2027 melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Mengutip berita di situs resmi DPRD Kabupaten Jember berjudul “DPRD Jember Sebut Pinjaman Rp786,57 Miliar untuk Infrastruktur dan Kesehatan, Gerindra: Harus Berdampak bagi Rakyat”, rancangan APBD 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp4,5 triliun dan belanja sekitar Rp5,5 triliun. Selisih tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp986 miliar yang direncanakan ditutup melalui proyeksi SiLPA sekitar Rp200 miliar dan pinjaman Rp786,57 miliar.
Angka itu besar.
Tetapi angka besar belum tentu berarti keputusan yang salah.
Jember memang memiliki persoalan pembangunan yang nyata.
Jalan rusak, fasilitas kesehatan, penerangan jalan umum, dan berbagai kebutuhan infrastruktur lainnya membutuhkan pembiayaan. Mengutip DPRD Kabupaten Jember, rencana pinjaman tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, sarana rumah sakit, dan penerangan jalan umum.
Di titik ini, saya tidak ingin ikut dalam narasi sederhana bahwa utang selalu buruk.
Tidak.
Utang bisa menjadi alat pembangunan.
Kalau uang yang dipinjam digunakan untuk sesuatu yang benar-benar produktif, menghasilkan manfaat ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan mempunyai skema pengembalian yang jelas, maka utang tidak otomatis menjadi dosa fiskal.
Masalahnya bukan pada kata “utang”.
Masalahnya adalah:
utang untuk apa?
Dan yang lebih penting:
siapa yang akan membayarnya nanti?
Jember sedang berada dalam situasi yang menarik
Persoalan fiskal ini sebenarnya tidak muncul tiba-tiba.
Mengutip ANTARA dalam artikel berjudul “Bupati Jember siapkan lima strategi tutup defisit P-APBD 2026” yang terbit 2 September 2026, kapasitas fiskal Jember pada Perubahan APBD 2026 mengalami defisit Rp648,22 miliar.
Namun angka tersebut bukan berarti Jember sedang mengambil pinjaman sebesar Rp648,22 miliar.
ANTARA melaporkan bahwa Pemkab Jember menyiapkan lima strategi untuk menutup defisit tersebut, yaitu rasionalisasi anggaran rutin, pengurangan anggaran yang diperkirakan tidak terserap, pemutakhiran kebutuhan gaji ASN, optimalisasi SiLPA, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini penting untuk diluruskan.
Defisit APBD tidak otomatis sama dengan utang.
ANTARA juga melaporkan bahwa dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,547 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp5,196 triliun. Pada struktur pembiayaannya terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp648,22 miliar.
Jadi, ketika membicarakan kondisi fiskal Jember, kita tidak boleh mencampuradukkan defisit anggaran, penerimaan pembiayaan, SiLPA, dan utang daerah sebagai sesuatu yang sama.
Justru karena itu, rencana pinjaman Rp786,57 miliar untuk 2027 menjadi menarik untuk diperhatikan.
Sebab kali ini yang dibicarakan memang instrumen pinjaman daerah.
Dari defisit menuju pinjaman
Mengutip berita ANTARA berjudul “Fraksi PDIP absen paripurna DPRD Jember karena tolak rencana utang” yang terbit 8 September 2026, Fraksi PDIP DPRD Jember memilih tidak memasuki ruang sidang paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pinjaman Rp786,5 miliar.
Ketua Fraksi PDIP Edi Cahyo Purnomo menyatakan pihaknya mendukung pembangunan, tetapi tidak sepakat jika pembangunan ditempuh melalui utang yang dinilai dapat membebani kondisi fiskal daerah pada masa mendatang.
Sementara itu, menurut laporan DPRD Kabupaten Jember, rencana pinjaman tersebut menjadi bagian dari pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk infrastruktur dan kesehatan.
Dua pandangan ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sesederhana pro pembangunan versus anti pembangunan.
Keduanya sama-sama berbicara tentang pembangunan.
Perbedaannya adalah cara membiayainya.
Dan menurut saya, justru di sinilah perdebatan yang sehat seharusnya terjadi.
Jangan sampai Jember terjebak dalam logika “bangun dulu, pikirkan nanti”
Saya memahami logika percepatan pembangunan.
Jember tidak bisa terus menunggu.
Kalau jalan rusak, masyarakat tidak bisa diminta menunggu lima atau sepuluh tahun.
Kalau fasilitas kesehatan membutuhkan penguatan, masyarakat juga tidak bisa diminta menunggu sampai kemampuan APBD benar-benar longgar.
Kalau infrastruktur ekonomi tertinggal, pemerintah memang harus mencari cara agar pembangunan bergerak lebih cepat.
Tetapi pembangunan yang cepat tidak boleh membuat perhitungan menjadi lambat.
Karena jalan yang dibangun hari ini bukan hanya membutuhkan biaya pembangunan.
Ia membutuhkan biaya pemeliharaan bertahun-tahun.
Rumah sakit yang diperluas bukan hanya membutuhkan biaya pembangunan.
Ia membutuhkan tenaga kesehatan, peralatan, operasional, dan pemeliharaan.
Penerangan jalan yang dipasang bukan hanya membutuhkan biaya pengadaan.
Ia membutuhkan biaya listrik dan pemeliharaan.
Artinya, setiap proyek hari ini berpotensi menciptakan konsekuensi anggaran untuk tahun-tahun berikutnya.
Karena itu, kita terlalu sering menghitung:
“Berapa biaya membangunnya?”
Tetapi lupa menghitung:
“Berapa biaya mempertahankannya?”
Pemerintah harus berani membuka hitungannya
Kalau pinjaman Rp786,57 miliar memang diperlukan, masyarakat Jember berhak mengetahui secara rinci ke mana uang tersebut akan diarahkan.
Berapa proyek yang akan dibiayai?
Di mana lokasinya?
Berapa kilometer jalan yang akan dibangun?
Rumah sakit mana yang akan diperluas?
Berapa bunga dan pokok yang harus dibayar?
Berapa lama masa pinjamannya?
Dan dari mana kewajiban pembayaran tersebut akan ditanggung?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk permusuhan kepada pemerintah.
Justru sebaliknya.
Semakin besar uang publik yang dipertaruhkan, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi.
Mengutip DPRD Kabupaten Jember, sejumlah anggota DPRD memang telah menekankan bahwa pinjaman tersebut harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, dalam pemberitaan DPRD Kabupaten Jember pada Agustus 2026, Fraksi PDIP menyampaikan kekhawatiran bahwa pinjaman dapat membebani ruang fiskal APBD pada tahun-tahun berikutnya.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai utang Jember bukan sekadar apakah pemerintah boleh meminjam.
Pertanyaannya adalah:
apakah manfaat pembangunan yang dihasilkan lebih besar daripada beban fiskal yang harus ditanggung kemudian?
APBD bukan sekadar angka
Ini bagian yang menurut saya sering terlupakan.
APBD sebenarnya adalah gambaran mengenai pilihan politik sebuah pemerintahan.
Ketika pemerintah memilih membangun jalan, ada sektor lain yang mungkin mendapatkan porsi berbeda.
Ketika pemerintah memilih memperluas rumah sakit, ada program lain yang mungkin harus menunggu.
Ketika pemerintah memilih menggunakan pinjaman, sebagian ruang fiskal masa depan ikut diperhitungkan.
Karena itu, anggaran seharusnya tidak hanya dibaca dari jumlah rupiahnya.
Kita juga harus membaca prioritas di balik angka tersebut.
Pada Perubahan APBD 2026, misalnya, pemerintah menyebut tambahan transfer pusat sebesar Rp223,12 miliar akan diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM, dan infrastruktur daerah.
Mengutip ANTARA, tambahan transfer tersebut berasal dari penyesuaian alokasi Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.
Pertanyaannya kemudian menjadi menarik:
Jika tambahan ruang fiskal sudah diperoleh, mengapa kebutuhan pembiayaan untuk 2027 masih begitu besar?
Ini bukan tuduhan.
Ini adalah pertanyaan yang layak dijawab dalam ruang publik.
Politik mulai masuk ke persoalan fiskal
Pada 7 September 2026, persoalan tersebut akhirnya memperlihatkan konsekuensi politiknya.
Mengutip ANTARA dalam artikel “Fraksi PDIP absen paripurna DPRD Jember karena tolak rencana utang”, Fraksi PDIP memilih tidak hadir dalam rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 karena menolak rencana pinjaman Rp786,5 miliar.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa rencana pinjaman Jember bukan lagi sekadar persoalan teknis penyusunan anggaran.
Ia telah menjadi persoalan politik.
Menurut saya, itu tidak selalu buruk.
Anggaran publik memang seharusnya diperdebatkan.
Yang perlu dijaga adalah agar perdebatan tersebut tidak berhenti pada siapa yang mendukung dan siapa yang menolak.
Masyarakat membutuhkan sesuatu yang lebih penting:
argumentasi dan angka.
Jika pemerintah mengatakan pinjaman tersebut diperlukan untuk mempercepat pembangunan, publik perlu melihat hitungannya.
Jika pihak yang menolak mengatakan pinjaman akan membebani APBD, publik juga perlu melihat hitungannya.
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi dua slogan:
“Ini demi pembangunan.”
atau
“Ini akan membebani rakyat.”
Keduanya harus diuji dengan data.
Jember memang harus berubah
Saya kira hampir tidak ada yang menyangkal bahwa Jember membutuhkan pembangunan.
Pertanyaannya bukan:
“Perlukah Jember membangun?”
Jawabannya jelas: perlu.
Pertanyaannya adalah:
“Seberapa cepat Jember harus membangun, dan berapa harga yang layak dibayar untuk kecepatan itu?”
Ini dua hal yang berbeda.
Pemerintah yang terlalu takut menggunakan pembiayaan bisa kehilangan momentum pembangunan.
Tetapi pemerintah yang terlalu mudah menggunakan utang juga berisiko mempersempit ruang fiskal di masa depan.
Karena itu, saya justru berharap pemerintah tidak hanya mengatakan bahwa pinjaman akan mempercepat pembangunan.
Pemerintah perlu menunjukkan hitungan manfaatnya.
Kalau jalan dibangun, apa dampaknya terhadap distribusi hasil pertanian?
Kalau rumah sakit diperluas, berapa peningkatan kapasitas pelayanan?
Kalau PJU diperbanyak, apa dampaknya terhadap keselamatan dan aktivitas ekonomi?
Kalau proyek-proyek tersebut dibiayai dengan utang, bagaimana manfaat ekonominya membantu menjaga kemampuan Jember membayar kewajiban tersebut?
Itulah pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan angka Rp786 miliar.
Jangan ukur keberhasilan hanya dari apa yang terlihat
Jalan baru terlihat.
Gedung baru terlihat.
Lampu jalan terlihat.
Rumah sakit yang diperluas juga terlihat.
Tetapi kesehatan fiskal daerah tidak selalu terlihat.
Begitu pula kemampuan pemerintah membayar kewajiban pada tahun-tahun berikutnya.
Karena itu, Jember tidak membutuhkan pemerintah yang sekadar pandai membangun.
Jember membutuhkan pemerintah yang pandai memilih apa yang harus dibangun terlebih dahulu.
Sebab uang daerah memiliki batas.
Dan utang bukan uang gratis.
Ketika pemerintah meminjam Rp786,57 miliar, maka sebagian ruang fiskal masa depan sedang digunakan untuk membiayai kebutuhan hari ini.
Itu bisa menjadi keputusan yang masuk akal.
Tetapi harus ada alasan yang kuat.
Harus ada manfaat yang terukur.
Harus ada transparansi.
Dan harus ada mekanisme pengawasan yang kuat.
Jember sedang berada di persimpangan
Di satu sisi ada ambisi besar untuk mempercepat pembangunan.
Di sisi lain ada kemampuan fiskal yang harus dijaga.
Di tengahnya ada masyarakat yang ingin jalan lebih baik, pelayanan lebih cepat, fasilitas kesehatan lebih memadai, ekonomi bergerak, dan lapangan kerja bertambah.
Maka persoalannya bukan lagi sekadar:
“Jember boleh berutang atau tidak?”
Menurut saya, pertanyaan itu terlalu sederhana.
Pertanyaan yang lebih tepat adalah:
“Apakah pembangunan yang dibiayai utang hari ini mampu menghasilkan Jember yang secara ekonomi lebih kuat untuk membayar konsekuensinya besok?”
Kalau jawabannya iya, tunjukkan hitungannya kepada publik.
Kalau belum yakin, jangan terburu-buru.
Sebab pemerintah boleh mengejar pembangunan.
Tetapi masyarakat juga berhak memastikan bahwa kecepatan hari ini tidak berubah menjadi beban untuk hari esok.
Jember memang perlu berlari.
Tetapi sebelum berlari lebih cepat, pastikan dulu:
jalannya jelas, hitungannya masuk akal, dan masyarakat tahu siapa yang akan menanggung konsekuensinya.
Komentar0