 |
| SSA 24 Jam Belum Pasti, Dishub Jember Hadapi Tantangan Kemacetan di Sekitar Kampus Unej. /Humas. Diskominfo |
JemberTerkini.ID - Kemacetan lalu lintas kembali menjadi sorotan di kawasan lingkar Kampus Universitas Jember (Unej), menyusul dihentikannya uji coba Sistem Satu Arah (SSA) pada 4 Februari 2025.
Situasi ini menempatkan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dalam tekanan untuk segera mencari solusi efektif yang tidak hanya mengurai kemacetan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
Sejak SSA dihentikan, lalu lintas di kawasan tersebut kembali padat, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore.
Kepala Dishub Jember, Agus Wijaya, menyampaikan bahwa evaluasi pasca penghentian SSA menunjukkan kapasitas jalan di area lingkar kampus tidak mampu lagi menampung arus dua arah secara optimal.
“Kondisi lalu lintas sangat padat pada jam-jam tertentu. Kapasitas jalannya tidak memadai untuk dua arah. Karena itu, kami masih mengusulkan SSA 24 jam sebagai solusi,” ujar Agus dalam rapat bersama DPRD Jember, Rabu (16/4).
Meski demikian, Agus menegaskan belum ada pembahasan resmi di tingkat eksekutif mengenai penerapan kembali SSA secara permanen.
Bahkan, dalam rencana anggaran tahun 2026, belum ada alokasi dana untuk mendukung kebijakan tersebut.
Alternatif Selain SSA Masih Dikaji
Selain SSA, Dishub Jember tengah mempertimbangkan alternatif lain seperti rekayasa lalu lintas berupa sistem buka-tutup jalan atau contraflow.
Namun, menurut Agus, keputusan final tetap berada di tangan pemerintah daerah, dan proses pengambilan kebijakan masih dipengaruhi berbagai dinamika, termasuk aspek politik.
“Faktor politik juga turut memengaruhi kelancaran proses pengambilan keputusan. Kami hanya bisa memberikan rekomendasi teknis,” ujarnya.
PKL dan Parkir Sembarangan, Pemicu Tambahan Kemacetan
Dishub juga menyoroti penyebab lain dari kemacetan di kawasan kampus, yakni keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dan parkir kendaraan yang tidak tertib, terutama di sekitar Jalan Jawa dan kawasan ruko.
Ketidakteraturan ini mempersempit badan jalan, menghambat kelancaran arus lalu lintas, dan memperparah situasi di jam-jam padat.
DPRD Ingatkan Pemerintah Tidak Abaikan Nasib Pedagang
Menanggapi usulan SSA 24 jam, anggota Komisi C DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo, menyatakan dukungan atas upaya mengurangi kemacetan, namun juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan dampak ekonomi dari kebijakan tersebut.
Menurutnya, SSA sebelumnya memang efektif mengurai kepadatan, tetapi memicu penolakan dari pedagang yang merasa kehilangan pelanggan akibat perubahan arus lalu lintas.
“Masyarakat, termasuk pedagang kaki lima, juga punya hak untuk menyuarakan dampaknya. Solusi yang diambil harus adil, tidak hanya fokus pada kelancaran lalu lintas, tapi juga menjaga kesejahteraan ekonomi warga,” kata Edi.
Ia juga menyoroti pentingnya perhatian pada titik kemacetan lain di Jember, seperti simpang empat Argopuro, yang juga membutuhkan penanganan segera.
Koordinasi Lanjutan untuk Rancang Solusi Menyeluruh
DPRD Jember berencana melakukan koordinasi lanjutan dengan Dishub untuk membahas secara menyeluruh titik-titik rawan kemacetan di kota ini.
Langkah ini dinilai penting guna merumuskan kebijakan lalu lintas yang tidak hanya bersifat parsial, tetapi menyasar akar persoalan kemacetan secara luas.
Pemkab Jember diharapkan segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk menangani kemacetan yang semakin meresahkan warga, terutama di sekitar kawasan pendidikan seperti Unej.
Penanganan yang baik juga diharapkan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan transportasi.***
