 |
| Buku Paket Mencapai Rp410 Ribu, Wali Murid SDN Jember Lor Mengeluh, Kepala Sekolah: Tidak Ada Keluhan Itu. |
Jember Terkini - Wali murid SDN Jember Lor 04 di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember mengeluhkan kewajiban pembelian buku paket yang mencapai Rp 410 ribu untuk lima mata pelajaran.
Kewajiban ini dirasakan memberatkan oleh para orang tua murid, terutama karena sekolah negeri lain biasanya meminjamkan buku paket kepada siswa.
Seorang wali murid yang enggan disebut namanya menyampaikan bahwa ia terpaksa membeli buku paket Matematika, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Bahasa Jawa, dan Seni Rupa di sekolah.
"Kami sudah mencari di toko buku seperti Toga Mas dan Gramedia, tetapi buku-buku paket tersebut tidak tersedia. Akhirnya, kami harus membelinya di sekolah," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa harga buku paket bervariasi tergantung kelas, semakin tinggi kelas semakin mahal harganya.
Beberapa siswa mencoba menggunakan buku fotokopi, tetapi tetap ditegur oleh guru dan diberi tahu bahwa buku fotokopi tidak akan dinilai.
"Kami berharap buku paket bisa dipinjamkan saja seperti di sekolah negeri lain. Kalau hanya buku LKS saja tidak masalah, karena sekolah lain juga hanya membeli buku LKS dan meminjamkan buku paket," tambahnya.
Banyak wali murid merasa keberatan dengan kebijakan ini. Mereka menilai harga Rp 410 ribu tidak wajar dan memberatkan, terutama bagi orang tua yang kurang mampu.
"Ketika pertama kali mendaftar di SDN Jember Lor 04, kami sudah membayar Rp 850 ribu. Ini menambah beban finansial kami," keluhnya.
Di lain pihak, Kepala SDN Jember Lor 04, Misyadi, ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp mengatakan bahwa selama ini tidak ada keluhan terkait hal tersebut.
"Maaf, mas, selama ini tidak ada keluhan tentang itu," tegasnya.
Namun, ketika ditanya mengenai penjualan buku paket seharga Rp 410 ribu, ia hanya berkomentar singkat.
"Hehehe, tidak ada pilihan," singkatnya menjawab.
Keluhan ini mencerminkan keresahan wali murid terhadap kebijakan pembelian buku paket yang dianggap memberatkan.
Para orang tua berharap ada solusi yang lebih adil dan tidak membebani mereka secara finansial.***