 |
| PKB Jember Desak Pemkab Atasi Banjir Genangan di Wilayah Perkotaan. /Dok. JemberTerkini.ID |
JemberTerkini.ID - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan banjir genangan yang kerap melanda wilayah perkotaan, terutama saat musim hujan.
Ketua DPC PKB Jember, Ayub Junaidi, menyampaikan kekhawatirannya atas fenomena banjir genangan yang semakin sering terjadi di sejumlah titik, meskipun hujan hanya berlangsung dalam waktu singkat.
“Saya amati setiap hujan pasti terjadi banjir genangan, terutama di daerah kampus seperti Jalan Jawa, Mastrip, dan Kaliurang, padahal hujan hanya satu jam. Itu menandakan air hujan tidak mengalir ke pembuangan,” ujar Ayub saat dikonfirmasi, Senin (5/5).
Ayub menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius dari Pemkab Jember, khususnya instansi teknis seperti Dinas PU Pengairan.
Ia mengingatkan bahwa jika tidak ditangani dengan segera, genangan air berpotensi berkembang menjadi banjir yang lebih besar dan merugikan masyarakat.
PKB sebagai partai pengusung Bupati Jember, Hendy Siswanto atau yang akrab disapa Gus Fawait, merasa perlu memberikan masukan sekaligus dorongan agar Pemkab turun langsung menelusuri akar permasalahan.
“Kami meminta agar Bupati turun bersama dinas terkait untuk mengecek masalahnya di mana, bisa karena penumpukan sampah atau drainase yang tidak layak,” tegas Ayub.
Ia juga menekankan bahwa persoalan banjir genangan tidak boleh dianggap remeh.
Menurutnya, dampak dari genangan air bisa merugikan masyarakat secara ekonomi, baik karena kerusakan kendaraan, barang dagangan, hingga perabotan rumah tangga.
“Kalau ini dibiarkan saya yakin kondisinya makin parah. Yang rugi jelas masyarakat. Kendaraan rusak, harus memperbaiki, belum lagi ada barang di rumah atau toko yang rusak. Itu dampak yang harus dipikirkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ayub mendorong adanya audit fisik di lapangan terhadap sistem drainase yang ada. Ia menduga terdapat penyempitan saluran air atau bahkan penutupan saluran akibat pembangunan yang tidak sesuai peruntukan.
“Dicek dulu ke lapangan, siapa tahu ada drainase ternyata sudah tertutup bangunan atau yang seharusnya selokan lebar satu meter malah jadi 70 cm, kan bisa saja,” ungkapnya.
Ayub pun berharap jika ditemukan pelanggaran atau penyebab teknis yang menghambat aliran air, Bupati dapat mengambil sikap tegas, termasuk bila perlu melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang mengganggu sistem drainase.
“Jika nantinya ada temuan itu, saya minta Bupati tegas dan berani membongkar itu. Saya yakin banyak masyarakat mendukung,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemkab Jember terkait pernyataan Ketua DPC PKB tersebut.
Namun, isu banjir genangan di kawasan perkotaan memang menjadi perhatian rutin masyarakat, terutama saat musim penghujan tiba.***
